Ini Jawaban Bupati Lamtim, Terhadap Empat Ranperda

29
Bupati Lamtim Zaiful Bokhari, menyampaikan jawaban empat Ranperda atas usulan inisiatif DPPRD setempat

wawainews.ID, Lamtim – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Timur mendapat apresiasi dan tanggapan dari Bupati Zaiful Bokhari, Senin (29/7/2019).

“Saya mengapresiasi atas pengajuan raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tapi masih terdapat beberapa hal yang harus disampaikan yaitu belum diaturnya durasi atau estimasi waktu pelayanan terutama dalam hal pemberian latihan kerja, pendidikan, dan kesehatan,”ungkap Bupati Lamim Zaiful Bokhari,

Diketahui Rapat Paripurna Tingkat 1 Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, dan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 04 (empat) Raperda Kabupaten Lampung Timur, serta Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019,

Dikatakannya, yang dimaksudkan untuk membantu OPD maupun pihak terkait dalam memperkirakan penggunaan anggaran. Selanjutnya terkait raperda tentang pencegahan perkawinan anak, Zaiful menyetujui bahwa pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan anak sangatlah penting.

Menurutnya disamping untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan HAM anak, juga sebagai salah satu upaya implementasi pembangunan kesehatan terhadap generasi penerus bangsa kelak akan berperan aktif di lingkungan masyarakat maupun pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan untuk raperda tentang sanitasi berbasis masyarakat, diakataknnya guna mewujudkan hal tersebut tentunya perlu di dukung oleh regulasi sebagai payung hukum.

Sehingga pemerintah dan masyarakat Lampung Timur akan turut serta secara aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat sehingga kemunculan penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan dan bahkan dicegah kemunculannya.

Sedangkan tentang pelatihan kerja dan produktifitas, Zaiful menjawab bahwa hal tersebut perlu dirumuskan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam wujud peraturan daerah tentang pelatihan kerja dan produktifitas yang dijadikan instrument untuk melaksanakan kebijakan peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja potensial di Kabupaten Lampung Timur.

Selain memberikan tanggapannya atas raperda inisiatif, Zaiful juga menyampaikan tanggapannya atas pemandangan fraksi-fraksi atas empat raperda Kabupaten Lampung Timur.

Atas beberapa pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut, Zaiful memberikan tanggapannya salah satunya yakni pemandangan fraksi partai PDI Perjuangan mengharapkan agar pemerintah daerah memaksimalkan OPD yang sudah ada dengan memanfaatkan aparatur sipil negara yang benar-benar profesional dan memenuhi persyaratan berdasarkan regulasi adanya,

“untuk itu kami bersama OPD terkait melakukan inventarisir terhadap personil ASN yang sesuai dengan bidang keahlian agar kerjanya dapat produktif”.

Usai menjawab raperda inisiatif tersebut, acara dilanjutkan membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019. (Abu Umar)