Ancaman Jurnalis, Berbuntut Desakan Pencopotan Humas Pemkot Bekasi

oleh -222 views
Boyke Hutapea Ketua Forum Jurnalis Bekasi

BEKASI – Intimidasi atau ancaman terhadap jurnalis Detikcom merupakan bentuk intimidasi, doxing, teror, ancaman pembunuhan. Hal tersebut terus menuai kecaman hingga desakan pencopotan terhadap kepala bagian (Kabag) Humas Pemkot Bekasi.

Ketua Forum Jurnalis Bekasi (Forjas), Boyke Hutapea meminta Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengklarifikasi atas kesalahan Humasnya dalam membantu membangunkan media terkait kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Summarecon Mall Bekasi, Selasa (26/5/2020) lalu.

Boyke menjelaskan, kesalahan informasi tersebut, berbuntut ancaman pembunuhan terhadap awak media Detikcom oleh seseorang yang tidak dikenal.

“Wali Kota harus bertanggung jawab atas kesalahan ini dan menjelaskan kepada masyarakat yang meminta kunjungan Presiden Joko Widodo ke Summarecon untuk meresmikan pembukaan mal yang merupakan sumber dari Humas Pemkot Bekasi,” ujar Boyke, dilansir dari Dakta, Kamis (28/5/2020).

Boyke menambahkan, imbas dari kesalahan informasi tersebut, membuat nyawa Isal Mawardi, merupakan jurnalis  Detikcom  terancam. Identitas Isal, kata Boyke, menjadi viral di jejaring media sosial.

“Kita mengecam tindakan pencegahan terhadap Isal, ini sama saja dengan membelenggu kebebasan pers. Lebih lanjut identitas Isal telah disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentu saja ini memerlukan pertanggungjawaban dan keselamatan Isal dalam kaitannya dengan tugas membangkitkan media,” jawab Boyke.

Sementara itu, sikap tegas Forum Jurnalis Bekasi, lanjut Boyke, meminta Wali Kota untuk segera menggelar konferensi pers dan mencopot jabatan Kabag Humas Pemkot Bekasi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi.

Selain itu, Boyke meminta Wali berkoordinasi dengan pihak keamanan (Polri dan TNI) untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk semua insan pers yang melakukan tugas jurnalistik di wilayah Kota Bekasi.

“Ini terkait keamanan dan keselamatannya sambil memberikan kepastian bagi seluruh orang yang meliput di wilayah Kota Bekasi. Jangan sampai karena masalah Humas, lantas kita (bangun media) jadi korban kekerasan,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, Asnil Bambani, mengatakan, kasus ancaman pembunuhan kepada wartawan detik.com di Kota Bekasi  ini bermula kompilasi jurnalis Detikcom yang menulis berita tentang rencana Jokowi akan dibuka di Bekasi di tengah pandemi Covid-19. Informasi yang didasarkan pada Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.

Namun pernyataan Kasubbag itu kemudian diluruskan oleh Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut bahwa Jokowi hanya membahas sarana publik di Kota Bekasi dalam rangka  mempersiapkan normal baru setelah PSBB. Klarifikasi itu pun telah dipublikasi Detikcom  dalam bentuk artikel.

“Kekerasan terhadap penulis berita dimulai di media sosial. Nama penulis yang terkait di berita pun menyebar di internet, dari Facebook hingga Youtube. Salah satu akun yang diluncurkan adalah Salman Faris. Dia mengunggah beberapa screenshoot trek digital penulis untuk mencari-cari kesalahannya, karena “Berita itu terkait dengan berita yang dipersoalkan. Selain itu, Situs Seword juga melakukan hal serupa dan opini yang memicu penulis dan media,” ungkap Asnil.

Cara ini, kata dia, dikenal sebagai doxing, yaitu upaya mencari dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang atau persekusi online.

“Doxing adalah salah satu tantangan dalam kebebasan pers,” katanya.

Selain doxing, jurnalis juga membantu intimidasi diserbu. Saat memesan, tidak perlu memesan makanan melalui aplikasi.  Sebaliknya jurnalis tersebut juga menentang menerima penerbitan dari orang lain yang dikenal melalui pesan WhatsApp.

“Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menilai di tengah-tengah upaya Jokowi menggencarkan persiapan baru , pemberitaan yang tak sepaham dengan narasi pemerintah yang menjadi sasaran penyerangan. Hal ini terbukti mencederai hubungan pers dan amanat Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 “kata Asnil.

Asnil menyatakan, pada Pasal 4 ayat 1-3 menjelaskan tentang salah satu peran pers adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Yang menentang atau menentang juga penyensoran dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun atau paling murah Rp500 juta,” jelasnya. (Handi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *