Raperda Perubahan APBD Lamsel 2020, Berkurang Rp 240, 072 Miliar

oleh -96 views
Suasana rapat paripurna penyampaian Raperda perubahan APBD Lamsel tahun 2020 digedung DPRD setempat melalui video conference, Senin (14/9/2020)- foto Endri

LAMSEL – Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto,  bahwa pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan beberapa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Perubahan itu pertama untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 256.717.559.969,00 karena ternyata mengalami peningkatan sebesar Rp40.138.756.706,37.

“Sehingga Penerimaan Pembiayaan menjadi Rp296.856.316.675,37. Maka perlu dilakukan penyesuaian,” ucap Nanang, dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan melalui video conference, Senin (14/9/2020).

Kemudian, penurunan target Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi Daerah sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

“Adanya beberapa kegiatan yang karena alasan teknis dan tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap anggaran kegiatan,” kata Nanang menambahkan.

Dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2020 total Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.090.618.684.984,91 berkurang sebesar Rp 240.072.092.576,09 bila dibandingkan dengan sebelum perubahan.

Hal itu dalam rangka memantapkan substansi program-program prioritas, maka pada Rancangan Perubahan APBD TA 2020 ini dialokasikan Anggaran Belanja sebesar Rp2.369.275.001.660,28. Berkurang sebesar Rp199.933.335.869,72 bila dibandingkan dengan sebelum perubahan.

“Rinciannya, Belanja Tidak Langsung berkurang sebesar Rp. 6.894.045.257,46 dan Belanja Langsung berkurang sebesar Rp. 193.039.290.612,26,” terang Nanang.

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diklaim sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebisa mungkin mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat maupun stakeholder.

“Pertama, Rencana Pendapatan Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan, lalu adanya dukungan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro nasional yang mantap atau inflasi yang terkendali. Selanjutnya mohon kepada Dewan yang terhormat agar dapat membahas lebih lanjut dan dapat menyetujui,” tandasnya. (En)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *