Alih Status Desa Setiaasih Masih Panjang, Pilkades Harus Tetap Dilaksanakan

oleh -405 views
Rofiq warga Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, menyikapi soal alih status menjadi kelurahan dan meminta Pilkades tetap dilaksanakan guna mengisi kekosongan, Selasa (15/9/2020)

BEKASI – Belum dibentuknya panitia Pemilihan Kepala Desa Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menuai protes dari warga setempat.

Pilkades harus dilaksanakan guna mengisi kekosongan Kepala Desa yang saat ini sudah habis agar berjalan seiringan dengan proses pembahasan alih status desa menjadi kelurahan yang saat ini sudah ditingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bekasi.

“Sesuai edaran Bupati Bekasi tahun 2018, Desa Setiasih masih ikut Pilkades yang digelar serentak 2020 di 17 Desa, tapi sampai saat ini belum terbentuk panitia,”kata Rofiq warga Desa Setia Asih, Selasa (15/9/2020).

Dikatakan peniadaan Pilkades di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, hanya berdasarkan surat edaran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi. Tentu imbuhnya menjadi pertanyaan kenapa DPMD membuat surat edaran yang berlawanan dengan Bupati Bekasi.

Menurutnya tidak ada alasan peniadaan Pilkades di Desa Setia Asih, karena alih status tersebut sifatnya baru usulan hasil dari Musyawarah desa (Musdes) pada April 2018. Sementara surat edaran Bupati mengikutsertakan Desa Setia Asih di Pilkades 2020 keluar pada November ditahun yang sama.

“Artinya surat edaran Bupati Bekasi, memasukkan Desa Setiaasih tetap melaksanakan Pilkades adalah suatu jawaban dari Musdes tekait usulan alih status yang telah dilaksanakan ditingkat desa,”ujar Rofiq seraya mengatakan hal itu pendapat pribadinya.

Dia menilai surat edaran DPMD sudah melampui kewenangannya. Karena Pilkades itu sendiri adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri. Seharusnya jelas dia, bisa berjalan seiringan.

“Biarkan proses alih status berjalan apa adanya, Pilkades tetap di laksanakan. Karena diundang-undang jelas, bahwa setelah terbentuk jadi kelurahan maka kepala desa dan BPD diberhentikan dengan hormat. Jadi jangan meniadakan Pilkades,”tukas dia.

Karena tahapan proses alih status masih panjang, bahkan belum ada kepastian Perda alih status Desa Setia Asih menjadi kelurahan akan disetujui. “Prosesnya kedepan masih panjang karena harus lapor ke Gubernur kemudian ke Kemendagri. Artinya prosesnya masih panjang saat. Saat ini terjadi kekosongan kepala desa,”paparnya.

Selain itu dia juga memaparkan bahwa dari segi infrastruktur desa Setia Asih sendiri belum memiliki SMP Negeri, begitupun untuk fasilitas kesehatan saja baru ditunjang oleh Puskesmas Pembantu (Pustu). Harusnya sarana prasarana sudah mendukung semua.  Saat ini warga untuk ke Puskesmas harus ke Desa Setiamulya.

Terpisah Pjs Kepala Desa Setia Asih, Komaryah, mengakui bahwa proses alih status saat ini dalam tahap proses. Adanya penolakan terkait hal tersebut menurutnya hal biasa semua diserahkan ke Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang saat ini bekerja.

“Jadi ada yang menolak dan mendukung biasa, yang mendukung juga banyak. Saya selaku warga Setiaasih miris kalo ada yang menolak, kenapa ditolak kenapa alih status ini ada peningkatan untuk siapa?
peningkatan ya untuk warga Setia Asih,”ujar Kepala Desa dua priode tersebut dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).

Dikatakan bahwa perjuangan alih status Desa Setia Asih sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2004 lalu. Namun mendapat penolakan warga. Bahkan dirinya saat jadi Kades 2011 sudah mengusulkan dan 2013 kembali ditolak warga.

“Sekarang dalam proses ditingkat Pansus ada lagi yang menolak, tapi itu hal biasa. Harus dipahami bahwa alih status sudah melalui pembahasan ditingkat Musdes dan itgu usulan masyarakat,”jelasnya mengatakan biasanya mereka yang menolak adalah yang berkepentingan mencalon.

Pjs Ketua DPRD Kabupaten Bekasi M. Nuh, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa dirinya sebagai Ketua harus bicara proforsional. Terkait alih status desa Setia Asih akan dibicara via Pansus.

“Nah pansus ini hasilnya dua bisa saja disetujui juga bisa tidak. Saat ini baru di bahas belum di acc,“tegasnya.

Dikatakan Pansus tersebut adalah bukan inisiatif dewan. Tapi baru permintaan dari Bupati Bekasi. Untuk Pilkades sendiri dia hanya mengatakan bahwa keputusan tersebut ada di Depdagri jadwal desa
mana saja yang akan melaksanakan Pilkades.

“Sementara perjuangan saja dulu dan saya belum melihat dari apa keputusan dari Kemendagri terkait wilayah desa Setia Asih apakah masih tetap melaksanakan pilkades atau dianulir,”pungkasnya.(Nugie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *