Kampung Karang Jawa, Pungut Dana untuk Pembuatan Suket Tanah Rp250 Ribu

759 views
Kepala Dusun 7, Supriyatin, saat diwawancara di Kantor Kampung Karang Jawa

LAMTENG – Pemerintah Kampung Karang Jawa Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah, melakukan pungutan sebesar Rp250 ribu kepada warganya dalam pembuatan surat keterangan (Suket) tanah. Pungutan tersebut untuk pembuatan program sertifikat tanah di wilayah kampung setempat.

“Kampung Karang Jawa sekarang ada program pembuatan sertifikat tanah yang menelan biaya totalnya hingga Rp850 ribu,” ungkap salah satu warga kampung setempat pada Wawai News. Rabu (13/10/21).

Namun demikian jelasnya dari besaran biaya tersebut dibagi dalam tiga tahan bagi warga yang ikut dalam program pembuatan sertifikat tanah. Tahap awal melakukan pengajuan dengan membayar Rp250 ribu hanya untuk mendapatkan surat keterangan (Suket) tanah.

“Di sini ada program pembuatan sertifikat, tapi pengajuan dulu, untuk tahap awal, kami harus membuat surat keterangan tanah dengan biaya Rp 250 ribu yang harus di setor ke aparat kampung, udah itu tahap dua nya nanti yaitu pengukuran dan bayar lagi Rp 300 ribu, udah itu yang terakhir bayar lagi Rp 300 ribu pada saat buku sertifikatnya dibagikan nanti” katanya.

Kwitansi bukti pembayaran awal pembuatan Suket tanah

Saat dikonfirmasi aparat kampung setempat, Supriyatin selaku kepala dusun membenarkan bahwa setiap warga yang ikut mendaftar program pembuatan sertifikat dikenakan biaya, untuk tahap awal sebesar Rp 250 ribu dan itu telah dilakukan pungutannya oleh aparat kampung setempat, sejak bulan lalu.

“Ya benar ada program pembuatan sertifikat, tapi saya gak tau nama programnya, untuk biaya tahap awal yaitu Rp 250 ribu sebagai biaya pembuatan surat keterangan tanah, karena surat keterangan tanah itu adalah syarat agar bisa ikut dalam program pembuatan sertifikat tanah” ucapnya.

Lebih lanjut Supriyatin menjelaskan bahwa biaya awal yang di pungut dari warga dengan dalih biaya pembuatan surat keterangan tanah sebesar Rp 250 ribu tersebut kegunaannya untuk dibagi-bagi, mulai dari aparat kampung, saksi, dewan kampung.

“Ya duit nya itu di bagi-bagi, sebagian ke desa dan di situ kan ada saksi, seperti saksi kanan, kiri, depan, belakang, saat pengukuran itu, ada BPK, tetua kampung, dan aparatnya ya dibagi” jelasnya.

Supriyatin menambahkan bahwa biaya senilai Rp 250 ribu tersebut tidak termasuk biaya pembuatan sertifikat, sementara untuk biaya sertifikat yang harus disetor ke BPN terbagi menjadi 2 tahap, untuk tahap pengukuran, warga dikenakan biaya Rp 300 ribu dan saat pembagian buku sertifikatnya nanti, juga dikenakan biaya Rp 300 ribu.

“Jadi total biaya pembuatan sertifikat itu hanya Rp 600 ribu, tapi bayarnya nyicil, setelah mengukur kan BPN turun, di setor ke BPN Rp 300, udah itu saat pembagian bukunya, di setorin lagi ke BPN Rp 300 ribu, sedangkan yang Rp 250 ribu itu setornya ke desa, untuk biaya pembuatan surat keterangan tanah aja” imbuhnya.

Konfirmasi terpisah, Kepala Kampung Karang Jawa, Edi Harmoko menjelaskan melalui sambungan selularnya bahwa program pembuatan sertifikat di kampungnya adalah program redis yaitu program dari provinsi, bukan program pusat dan itu baru tahap pengajuan ke pihak BPN.

“Karena masih banyak yang belum punya serifikat, makanya tak upayakan untuk mengajukan di BPN, kalau kuota tidak terbatas, sementara ini yang sudah kami ajukan sekitar tiga ratusan” bebernya melalui selular.

Edi mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan terbagi menjadi tiga tahap, karena itu baru tahap pengajuan ke pihak BPN sehingga pihaknya baru memungut untuk biaya pembuatan surat keterangan tanah sebesar Rp 250 ribu per bidang surat, jika pengajuannya di terima oleh BPN, maka biaya selanjutnya dikenakan biaya lagi sebesar Rp 300 ribu per bidangnya dan setelah sertifikat jadi maka pembayaran terakhir sebesar Rp 300 ribu lagi per buku sertifikatnya.

“Kalau pembiayaan kan begini, untuk syarat pertama kan itu kan harus punya SKT tu, kalau obrolan ke pihak BPN kemaren itu kan ada tiga tahap, pertama selesaikan SKT nya, na udah itu kan pengajuan, kalau sudah deal, pihak BPN turun kan, na itu pembayaran tahap ke duanya, dan pembayaran tahap ke tiganya itu setelah sertifikatnya jadi. Karena kita belum tau deal atau gak nya, maka kita belum mungut biaya sertifikat, kita baru mungut biaya SKT karena itu memang kewajiban” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here